Advertisement
Blogsia Jurnal: Kondisi Pelabuhan Brakas di Kecamatan/Pulau Raas dan Pelabuhan Tarebung di Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi, Sumenep, mengkhawatirkan. Meskipun begitu, hingga saat ini, kedua pelabuhan vital di kepulauan ini belum mengalami perbaikan yang signifikan. Alasan utama adalah bahwa usulan perbaikan masih dalam proses pengajuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep telah mengusulkan bantuan keuangan (BK) dari provinsi sebesar Rp 5 miliar untuk memperbaiki kondisi pelabuhan. Rinciannya mencakup Rp 3 miliar untuk Pelabuhan Tarebung di Kecamatan Gayam dan sisanya sekitar Rp 2 miliar akan dialokasikan untuk Pelabuhan Brakas di Kecamatan/Pulau Raas.
Asdariyah, seorang warga Desa Alasmalang, Kecamatan Raas, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Pelabuhan Brakas yang telah lama mengalami kerusakan. Banyak sarana dan prasarana yang memerlukan perbaikan, termasuk lampu penerangan jalan umum (PJU), ruang tunggu penumpang, dan fasilitas penunjang lainnya. Dia menekankan pentingnya memperbaiki ruang tunggu penumpang sebagai prioritas. Asdariyah berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan pada pelabuhan di daerahnya, sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas pelabuhan yang layak seperti daerah lainnya. "Akses kami sangat bergantung pada pelabuhan, oleh karena itu, kami berharap pemerintah segera bertindak," ungkapnya.
Kabid Prasarana dan Keselamatan Transportasi Disperkimhub Sumenep, Imam Afif Rusidy, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini belum memiliki anggaran yang mencukupi dari APBD Sumenep untuk melakukan perbaikan. Sebab, biaya yang diperlukan untuk perbaikan cukup besar. Karena itu, kondisi kedua pelabuhan ini telah dilaporkan kepada pemprov. Afif Rusidy berharap bahwa perbaikan pelabuhan dapat dilakukan dengan dukungan dana BK. Perbaikan yang diutamakan adalah fasilitas untuk sandar kapal, ruang tunggu penumpang, dan aspek lainnya yang mendukung operasional pelabuhan. "Kami masih menunggu apakah usulan kami akan disetujui atau tidak," tambahnya.
Anggota Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, mendesak agar instansi terkait segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kedua pelabuhan yang sudah rusak tersebut. Terutama karena kerusakan pelabuhan ini sudah berlangsung cukup lama. "Setelah mengajukan permohonan melalui BK, kita harus memastikan perkembangan usulan tersebut. Kita harus aktif dalam memastikan hal ini untuk mencapai kejelasan," tegas M. Muhri. (Sh/)
