Advertisement
News: blogsia.eu.org - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep 2024 resmi ditandatangani pada Jumat (10/11) di hadapan Bupati Sumenep, yang akrab dipanggil Cak Fauzi. Kesepakatan tersebut dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten (pemkab), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep.
Kepala Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sumenep, Muh. Bahauddin, menyatakan bahwa anggaran Pilkada untuk KPU dan Bawaslu sudah disepakati, dengan nominal Rp 70 miliar untuk KPU dan Rp 24 miliar untuk Bawaslu. Meskipun NPHD telah ditandatangani, Bahauddin tidak dapat memastikan kapan anggaran tersebut dapat direalisasikan, karena masih ada mekanisme yang harus dilakukan.
Ketua Bawaslu Sumenep, Achmad Zubaidi, menjelaskan bahwa pencairan anggaran pengawasan Pilkada dapat dilakukan 14 hari setelah penandatanganan NPHD, dengan pencairan pertama sebesar 40 persen pada tahun ini dan sisanya pada 2024. Proses pencairan ini melibatkan transfer ke Bawaslu RI terlebih dahulu, sehingga status anggaran berubah dari APBD menjadi APBN.
Zubaidi menunggu jadwal tahap pelaksanaan Pilkada yang dikeluarkan KPU, sambil menyatakan kesiapan Bawaslu untuk melakukan pengawasan sesuai tahapan yang dilaksanakan oleh KPU.
Sementara itu, Ketua KPU Sumenep, Rahbini, menyampaikan bahwa mekanisme pencairan anggaran Pilkada yang dialokasikan untuk KPU tidak memerlukan transfer ke pusat. Dana Pilkada tersebut harus ditransfer dari kas daerah ke rekening penampungan dana Pilkada yang berada di KPU kabupaten.
Pembagian pencairan anggaran Pilkada serupa antara KPU dan Bawaslu, dengan 40 persen cair tahun ini dan sisanya pada 2024. Jadwal pelaksanaan Pilkada masih menunggu keputusan KPU RI, yang kemungkinan keluar akhir November. (sh)
