Advertisement
Blogsia.eu.org - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa program makan siang gratis akan segera diimplementasikan setelah Prabowo-Gibran resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Pernyataan ini merespons isu yang beredar bahwa program makan siang gratis, yang menjadi salah satu unggulan dari pasangan Prabowo-Gibran, baru akan dimulai pada tahun 2029.
"Harapannya, Pak Prabowo bisa melaksanakan program ini lebih cepat, karena rakyat juga mengharapkan program makan siang gratis bisa direalisasikan secepatnya," ujar Muzani kepada media, Jumat (16/2/2024).
Baca Juga: Prabowo: Siapa yang Mau Jadi Menteri Saya, Harus Setuju Anak-anak Diberi Makan Siang Gratis
Namun demikian, Muzani tidak dapat memastikan kapan tepatnya program ini akan diimplementasikan. Menurutnya, yang terpenting adalah proses keterpilihan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti.
"Pak Prabowo akan dilantik terlebih dahulu sebagai presiden, yang akan ditetapkan oleh KPU pada bulan Maret. Setelah itu, beliau akan dilantik pada tanggal 20 Oktober," tambahnya.
"Maka dari itu, kita akan mulai membicarakan skema dan sistematika bagaimana program ini akan dijalankan, apa yang menjadi prioritas, dan apa yang menjadi langkah awal dari program Pak Prabowo," lanjutnya.
Ramai Dibicarakan di Media Sosial
Belakangan ini, program makan siang dan susu gratis yang diusung oleh Prabowo-Gibran kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Beredar narasi yang menyebutkan bahwa program unggulan mereka baru akan dimulai pada tahun 2029.
Termasuk dalam penjelasan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, yang membantah rencana pemangkasan subsidi energi termasuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendukung program makan gratis tersebut.
Baca Juga: Bukan Memangkas Subsidi, Tetapi Ini Sumber Dana Program Makan Siang Gratis Prabowo
Program makan gratis merupakan salah satu program unggulan dari pasangan Prabowo-Gibran selama masa kampanye Pilpres.
"Tidak seperti itu. Kami memiliki subsidi energi sebesar Rp500 triliun tahun lalu, dan tahun ini sebesar Rp350 triliun. Dari total subsidi energi tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk subsidi Pertalite dan subsidi LPG 3 kg," ungkap Eddy saat diwawancarai oleh merdeka.com pada Jumat (16/2/2024).
Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran
Eddy menjelaskan bahwa jika melihat penggunaan subsidi BBM, seperti Pertalite, banyak subsidi tersebut yang tidak tepat sasaran.
"Hari ini, 80 persen dari pembeli Pertalite dan pembeli LPG 3 kg adalah kalangan mampu, bukan mereka yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi. Mereka yang mampu seharusnya tidak mendapatkan subsidi," ungkap Eddy. (as)
Sumber: Liputan6.com
