Advertisement
Blogsia.eu.org - Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, dikabarkan sedang mempertimbangkan Kabinet yang jauh lebih besar dengan ekspansi kementerian-kementerian di pemerintahan yang akan datang, menurut laporan dari media lokal.
Prabowo dan Wakil Presiden terpilihnya, Gibran Rakabuming Raka, dikatakan sedang merencanakan Kabinet yang akan melihat peningkatan jumlah kementerian dari yang ada saat ini 34 menjadi lebih dari 40. Beberapa pengamat mencatat bahwa Kabinet yang lebih besar adalah bagian dari upaya Prabowo untuk memfasilitasi kemampuan pemerintah yang baru untuk memenuhi janji-janjinya selama kampanye pemilihan.
Ketika ditanya oleh media tentang pembicaraan mengenai pemerintahan yang lebih besar, Gibran - yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo dan putra dari Presiden saat ini, Joko Widodo - mengatakan bahwa masalah tersebut masih belum ditentukan dan menunggu pertimbangan partai politik di koalisi Prabowo.
Koalisi yang mendukung Prabowo dalam pencalonannya untuk presiden meliputi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) miliknya sendiri, Partai Demokrat, Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sejak dia memenangkan pemilihan, dua partai lainnya - yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) - telah menunjukkan tanda-tanda akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo.
"Masih dalam pembicaraan, masih dalam penyempurnaan. Mari kita tunggu," kata Gibran di Balai Kota Solo pada Selasa (7 Mei), seperti dilaporkan oleh Kompas.
Di antara kementerian-kementerian baru yang diusulkan, menurut Gibran, termasuk salah satunya yang secara khusus didedikasikan untuk mengelola program makan siang gratis sebagaimana yang dijanjikan oleh pasangan tersebut selama pemilihan presiden bulan Februari.
Gibran mengatakan bahwa program tersebut memerlukan kementerian yang khusus mengingat kompleksitas yang terlibat dalam menjalankannya.
"Program ini melibatkan anggaran besar karena distribusi, logistik, dan pemantauannya tidak akan mudah. Ini memerlukan diskusi lebih lanjut," ujar Gibran.
Program makan siang gratis telah menjadi pusat perhatian kampanye nasional pasangan tersebut sebelum Pemilihan Presiden 14 Februari. Prabowo dan Gibran memenangkan 59 persen suara dan telah resmi dinyatakan sebagai pemenang pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia.
Baik Prabowo maupun Gibran akan mengambil sumpah jabatan sebagai presiden dan wakil presiden baru pada tanggal 20 Oktober.
Gibran pada Selasa menekankan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk memastikan efektivitas program makan siang gratis dan dampaknya terhadap anak-anak sekolah. Namun, dia juga meminta kesabaran dari masyarakat mengenai isu tersebut dan apakah itu akan melibatkan pembentukan kementerian tambahan.
Gerindra juga tidak menolak kemungkinan adanya Kabinet yang lebih besar dalam pemerintahan yang akan datang dengan penunjukan portofolio menteri tambahan.
Wakil Ketua Gerindra Habiburokhman mengatakan bahwa gagasan Kabinet yang lebih besar tampak masuk akal karena Indonesia adalah negara yang besar.
"Dalam konteks negara, jumlah yang besar berarti besar, bagi saya, itu baik, negara kita adalah negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar," kata Habiburokhman pada 6 Mei.
Sementara itu, Presiden saat ini Joko Widodo tetap bungkam mengenai isu tersebut, kecuali untuk mengatakan bahwa itu adalah masalah yang harus diputuskan oleh presiden dan wakil presiden yang baru.
"(Pertanyaan tentang) Kabinet masa depan sebaiknya ditanyakan kepada presiden terpilih," kata Jokowi pada Selasa sambil menyangkal rumor bahwa dia mungkin telah memberikan saran kepada Prabowo mengenai masalah tersebut.
Spekulasi seputar Kabinet yang diperluas dari pemerintahan yang akan datang telah menimbulkan kekhawatiran dari beberapa tokoh politik, termasuk mantan rival Prabowo, Anies Baswedan.
Anies dikutip oleh CNN Indonesia mengatakan bahwa setiap ekspansi Kabinet harus sesuai dengan hukum yang ada.
Menyuarakan sentimen yang sama dengan Anies, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memperingatkan terhadap "politikalisasi" posisi menteri yang diperluas dalam Kabinet. Dia malah mendorong agar fokus yang lebih besar diberikan pada implementasi program pemerintah bukan pada jumlah posisi Kabinet.
Jusuf menambahkan bahwa karena pembicaraan mengenai pemerintahan yang diperluas tampaknya adalah langkah yang sangat politis, dia berharap bahwa penyediaan posisi menteri tambahan tidak hanya untuk menampung kepentingan pendukung Prabowo.
"Kebutuhan pemerintah harus menjadi yang menentukan penunjukan menteri. Jangan terpaku pada angka; berikan lebih prioritas pada program," kata Yusuf seperti dikutip oleh Metrotvnews.
(as)
Source: 1
