Advertisement
Blogsia.eu.org - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengimbau seluruh kepala daerah untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah masing-masing, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Langkah ini dianggap penting untuk mengoptimalkan pengendalian inflasi dan memastikan stabilitas harga pangan.
Tomsi menekankan bahwa upaya pengendalian inflasi tidak boleh hanya bersifat sementara, tetapi harus direncanakan dengan baik agar memiliki dampak jangka panjang dan bersifat permanen. "Tolong bisa diupayakan secara terencana dan berupaya terus sehingga bisa upaya-upaya tersebut bersifat permanen," tegas Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Tantangan Inflasi Nasional
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Juni 2024 tercatat sebesar 2,51 persen secara Year-on-Year (YoY). Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, beberapa daerah masih mencatat tingkat inflasi di atas rata-rata nasional. Tomsi mengingatkan daerah-daerah dengan inflasi tinggi untuk segera mengambil langkah-langkah konkret guna menurunkan tingkat inflasi di wilayah mereka.
“Kami ingatkan kembali bagi teman-teman kepala daerah yang masih di atas 2,51 persen agar memahami betul produk atau barang apa yang menjadikan inflasinya naik,” tambahnya.
Fokus pada Harga Pangan
Dalam rakor tersebut, Tomsi juga mengingatkan pentingnya pengendalian harga beberapa komoditas yang berpotensi mempengaruhi inflasi, seperti bawang putih, minyak goreng, dan rokok kretek. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengendalian harga beras yang sering mengalami kenaikan di akhir tahun. "Kita berharap kalau ini tetap bisa kita kendalikan, tentunya pada bulan Agustus itu inflasi kita bisa lebih turun lagi," ujarnya.
Perbaikan Distribusi Pupuk
Tomsi juga menyoroti pentingnya pembenahan distribusi pupuk di lapangan. Ia meminta pemerintah daerah untuk melakukan langkah konkret, seperti menyalurkan pupuk secara tepat waktu, memantau distribusi, dan melaporkan hasil kegiatan tersebut. "Kami berharap keseriusannya, karena sekali lagi, ini menyangkut petani,” tegasnya.
Partisipasi Narasumber dan Peserta
Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah narasumber, baik secara langsung maupun virtual. Hadir langsung di antaranya Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah; Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Restuardy Daud; serta Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nyoto Suwignyo.
Secara virtual, turut hadir Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono; serta perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan Badan Urusan Logistik (Bulog). Selain itu, perwakilan dari Kementerian Kesehatan juga berpartisipasi dalam forum ini, dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Imran Pambudi, serta Direktur Pengelolaan Imunisasi, Prima Yosephine Berliana Yumiur Hutapea, yang memberikan pemaparan terkait penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan polio.
Sinergi untuk Ketahanan Ekonomi dan Kesehatan
Rapat Koordinasi ini tidak hanya membahas pengendalian inflasi, tetapi juga mengangkat isu kesehatan, khususnya penanggulangan TBC dan polio. Tomsi menekankan pentingnya sinergi antar berbagai pihak untuk menghadapi tantangan ini secara komprehensif. "Dalam menghadapi tantangan ekonomi dan kesehatan, diperlukan kerjasama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.
Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah narasumber, baik secara langsung maupun virtual. Hadir langsung di antaranya Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah; Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Restuardy Daud; serta Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nyoto Suwignyo.
Secara virtual, turut hadir Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono; serta perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan Badan Urusan Logistik (Bulog). Selain itu, perwakilan dari Kementerian Kesehatan juga berpartisipasi dalam forum ini, dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Imran Pambudi, serta Direktur Pengelolaan Imunisasi, Prima Yosephine Berliana Yumiur Hutapea, yang memberikan pemaparan terkait penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan polio.
Sinergi untuk Ketahanan Ekonomi dan Kesehatan
Rapat Koordinasi ini tidak hanya membahas pengendalian inflasi, tetapi juga mengangkat isu kesehatan, khususnya penanggulangan TBC dan polio. Tomsi menekankan pentingnya sinergi antar berbagai pihak untuk menghadapi tantangan ini secara komprehensif. "Dalam menghadapi tantangan ekonomi dan kesehatan, diperlukan kerjasama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.
Pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan adalah salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan dapat tercipta kondisi yang lebih stabil dan kondusif bagi perkembangan ekonomi nasional.
Langkah Konkrit yang Diperlukan
Tomsi menggarisbawahi bahwa setiap kepala daerah perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di wilayahnya. Hal ini mencakup identifikasi produk atau komoditas yang menjadi penyebab utama kenaikan harga, serta penerapan strategi yang efektif untuk mengendalikan harga-harga tersebut. "Kita harus memahami betul apa saja yang mempengaruhi inflasi dan bagaimana cara mengendalikannya secara efektif," ungkapnya.
Lebih lanjut, Tomsi juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap langkah-langkah yang telah diambil. Dengan demikian, setiap upaya yang dilakukan dapat disesuaikan dan diperbaiki jika diperlukan, sehingga tujuan pengendalian inflasi dapat tercapai dengan lebih baik. "Evaluasi dan monitoring adalah kunci untuk memastikan setiap langkah yang kita ambil memberikan hasil yang optimal," tambahnya.
Komitmen Pemerintah Daerah
Langkah Konkrit yang Diperlukan
Tomsi menggarisbawahi bahwa setiap kepala daerah perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di wilayahnya. Hal ini mencakup identifikasi produk atau komoditas yang menjadi penyebab utama kenaikan harga, serta penerapan strategi yang efektif untuk mengendalikan harga-harga tersebut. "Kita harus memahami betul apa saja yang mempengaruhi inflasi dan bagaimana cara mengendalikannya secara efektif," ungkapnya.
Lebih lanjut, Tomsi juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap langkah-langkah yang telah diambil. Dengan demikian, setiap upaya yang dilakukan dapat disesuaikan dan diperbaiki jika diperlukan, sehingga tujuan pengendalian inflasi dapat tercapai dengan lebih baik. "Evaluasi dan monitoring adalah kunci untuk memastikan setiap langkah yang kita ambil memberikan hasil yang optimal," tambahnya.
Komitmen Pemerintah Daerah
Dalam kesempatan tersebut, beberapa kepala daerah juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan. Mereka berjanji akan melakukan koordinasi intensif dengan Forkopimda serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan setiap langkah yang diambil dapat berjalan efektif dan efisien.
Pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi kali ini. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan dapat tercipta kondisi ekonomi yang lebih stabil dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. "Kami siap mendukung setiap langkah dan kebijakan yang diambil demi kesejahteraan masyarakat," ujar salah satu kepala daerah yang hadir dalam rakor tersebut.
Harapan Ke Depan
Harapan Ke Depan
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat terus meningkatkan kerjasama dan komitmennya dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan. Dengan langkah-langkah yang tepat dan terencana, diharapkan inflasi dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. "Mari kita bersama-sama bekerja keras dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan ini," pungkas Tomsi.
(bg)
