Advertisement
Blogsia.eu.org - Rumah Mahfud, anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil XIV (Madura), digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Rabu. Penggeledahan berlangsung di kediaman Mahfud yang terletak di Perumahan Istana Megah Cemerlang (IMC), Jalan Soekarno Hatta, Bangkalan.
Ketua DPC PDIP Bangkalan, Fatkurrahman, mengonfirmasi penggeledahan tersebut. "Iya, benar ada penggeledahan oleh KPK di rumah Pak Mahfud," ujar Fatkurrahman ketika dihubungi oleh media. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai sebesar Rp 300 juta dalam berbagai pecahan dan dua ponsel milik Mahfud.
"Ada dua HP dan uang pribadi beliau sekitar Rp 300 jutaan," tambah Fatkurrahman.
Fatkurrahman juga menegaskan bahwa Mahfud tidak terkena operasi tangkap tangan (OTT) atau penangkapan oleh KPK. "Tidak ada OTT, Pak Mahfud saat ini ada di rumahnya," jelasnya.
Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa rumah Mahfud tampak sepi, dan tidak ada aktivitas mencolok. Ketika rumah diketuk, tidak ada penghuni yang keluar untuk memberikan keterangan.
"Ada dua HP dan uang pribadi beliau sekitar Rp 300 jutaan," tambah Fatkurrahman.
Fatkurrahman juga menegaskan bahwa Mahfud tidak terkena operasi tangkap tangan (OTT) atau penangkapan oleh KPK. "Tidak ada OTT, Pak Mahfud saat ini ada di rumahnya," jelasnya.
Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa rumah Mahfud tampak sepi, dan tidak ada aktivitas mencolok. Ketika rumah diketuk, tidak ada penghuni yang keluar untuk memberikan keterangan.
Mahfud adalah anggota DPRD Jawa Timur dari PDIP yang mewakili Dapil XIV (Madura). Meskipun terjadi penggeledahan, Fatkurrahman dengan tegas membantah adanya OTT terhadap Mahfud. "Iya betul ada penggeledahan, tapi bukan OTT, hanya penggeledahan saja," katanya.
Penggeledahan oleh KPK ini menambah daftar panjang upaya penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia, khususnya yang melibatkan pejabat daerah. KPK terus berupaya untuk memberantas korupsi di berbagai lini pemerintahan dengan melakukan investigasi dan tindakan hukum sesuai prosedur yang berlaku.
Kasus ini menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pejabat lainnya agar tidak terlibat dalam praktik korupsi. Sementara itu, masyarakat juga menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini dari pihak KPK.
Kasus ini menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pejabat lainnya agar tidak terlibat dalam praktik korupsi. Sementara itu, masyarakat juga menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini dari pihak KPK.
(*)
Source: 1
