Advertisement
Blogsia - Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga 4 Juli 2024, proyek ini telah menyerap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 83,42 triliun. Dalam periode 2020-2024, total ada 106 paket pekerjaan yang telah dikontrak, yang terbagi dalam tiga batch, dengan progres fisik mencapai 45,11 persen.
Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi, menjelaskan bahwa pada Batch 1 terdapat 40 paket pekerjaan yang telah dikontrak dengan progres fisik mencapai 88,20 persen. Batch 2 mencakup 31 paket dengan progres fisik 46,71 persen, sementara Batch 3 mencakup 35 paket dengan progres fisik 8,61 persen.
"Infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI masuk ke dalam Batch 1," ujar Imam. Infrastruktur ini sebagian besar terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang mencakup Kantor Pemerintahan, Penataan Kawasan, Perumahan, Konektivitas KIPP dan Regional, Sumber Daya Air dan Drainase Perkotaan, serta Air Minum dan Sanitasi.
Wilayah Perencanaan dan Tahapan Pembangunan
Sebagai kota hutan pintar, IKN dirancang dengan 9 Wilayah Perencanaan (WP) yang memiliki luas total 256.142 hektar dan direncanakan mampu menampung hingga 2 juta penduduk. Wilayah-wilayah ini meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Pariwisata dan Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Riset, Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Pusat Sentra Pertanian, serta Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi.
Pembangunan kesembilan WP ini dibagi menjadi lima tahap. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) fokus pada tahap pertama (2022-2024) yang meliputi pemindahan tahap awal. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, infrastruktur dasar harus selesai dibangun dan beroperasi pada 2024.
"Tidak hanya Kementerian PUPR, ada pula ketenagalistrikan, komunikasi, hingga pengelolaan persampahan untuk penduduk pionir,” jelas Imam.
Pembangunan Fasilitas Utama
Pada tahap pertama ini, pemerintah juga membangun fasilitas utama seperti Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan di KIPP. Pemerintah juga merencanakan pemindahan ASN tahap awal termasuk TNI dan Polri pada September 2024. Selain itu, pemerintah terus mendorong inisiatif investasi non-APBN oleh sektor-sektor ekonomi prioritas.
Penahapan pembangunan IKN disusun untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan secara berkesinambungan dan terpadu. "Tahapan ini didasarkan atas proyeksi penduduk yang akan menghuni serta kebutuhan lahan dan kawasan yang akan dikembangkan,” lanjut Imam.
Tahap kedua, yang akan dilaksanakan pada 2025-2029, akan fokus pada pengembangan IKN sebagai area inti yang tangguh. Tahap ketiga, yang dijadwalkan pada 2030-2034, akan melanjutkan pembangunan IKN dengan lebih progresif. Pada tahap keempat (2035-2039), pembangunan akan mencakup seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Tahap terakhir, yang direncanakan pada 2040-2045, akan mengokohkan reputasi IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua.
Milestone dan Harapan
Menurut Imam, pembangunan infrastruktur untuk Upacara 17 Agustus ini adalah salah satu milestone penting dalam proses pembangunan IKN. "Hal ini menunjukkan komitmen kami dalam mewujudkan IKN yang modern dan berkelanjutan," tambahnya.
Imam berharap dengan persiapan yang semakin matang, proses pembangunan IKN dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik. “Mudah-mudahan, dengan semakin matangnya persiapan ini, proses pembangunan IKN bisa menjadi lebih cepat dan lebih baik,” tandasnya.
Pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengembangan ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan penduduk. Dengan berbagai tahapan yang telah direncanakan, IKN diharapkan menjadi kota yang mampu bersaing di kancah internasional dan menjadi model bagi pengembangan kota-kota lain di Indonesia.
(*)
