blogsia.eu.org - Sumenep – Komisi IV DPRD Sumenep melakukan rapat audiensi dengan berbagai komunitas guru untuk membahas isu-isu strategis di sektor pendidikan, Selasa (25/02/2025).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV ini menjadi wadah diskusi mengenai Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAI, penataan guru honorer, serta solusi bagi honorer non-database di Kabupaten Sumenep.
Hadir dalam pertemuan tersebut beberapa anggota Komisi IV DPRD Sumenep, di antaranya Dr. H. M. Asy’ari Muthhar, M.Fil.I, H. Sami’oeddin, S.Pd.I, dan M. Ramzi, S.IP.
Audiensi ini digelar setelah komunitas guru menyampaikan permohonan resmi kepada DPRD Sumenep untuk memperjuangkan aspirasi mereka.
Komunitas Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mengangkat permasalahan seputar kejelasan anggaran untuk program PPG PAI.
Menurut mereka, program ini berperan penting dalam meningkatkan profesionalisme guru dan kualitas pendidikan di Sumenep.
Sementara itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sumenep menyampaikan aspirasi terkait dengan penataan tenaga honorer di wilayah tersebut.
Penataan ini dianggap sebagai langkah krusial dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan.
Selain itu, Forum Komunikasi Honorer Non K2 (FKHNK) Kabupaten Sumenep turut menyampaikan harapan mereka agar ditemukan solusi bagi tenaga honorer non-database yang hingga kini belum memiliki kepastian dalam status kepegawaian mereka.
Audiensi berlangsung dalam suasana yang kondusif dan dibagi menjadi dua sesi untuk memastikan seluruh aspirasi dapat didengar dan dibahas secara mendalam.
Komisi IV DPRD Sumenep berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan dan berupaya mencari solusi terbaik demi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Sumenep.
Melalui audiensi ini, DPRD Sumenep menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan para tenaga pendidik, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih optimal dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Sementara itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sumenep menyampaikan aspirasi terkait dengan penataan tenaga honorer di wilayah tersebut.
Penataan ini dianggap sebagai langkah krusial dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan.
Selain itu, Forum Komunikasi Honorer Non K2 (FKHNK) Kabupaten Sumenep turut menyampaikan harapan mereka agar ditemukan solusi bagi tenaga honorer non-database yang hingga kini belum memiliki kepastian dalam status kepegawaian mereka.
Audiensi berlangsung dalam suasana yang kondusif dan dibagi menjadi dua sesi untuk memastikan seluruh aspirasi dapat didengar dan dibahas secara mendalam.
Komisi IV DPRD Sumenep berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan dan berupaya mencari solusi terbaik demi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Sumenep.
Melalui audiensi ini, DPRD Sumenep menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan para tenaga pendidik, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih optimal dalam mencerdaskan generasi bangsa.
(*)