blogsia.eu.org - Sumenep - Unjuk rasa yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiraraja (Unija) di depan Gedung DPRD Sumenep pada Kamis (20/03/2025) diwarnai dengan keluhan para mahasiswa.
Salah satu orator aksi menyampaikan bahwa Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, kerap menolak audiensi dengan mahasiswa.
Sejak terpilih sebagai Ketua DPRD Sumenep periode 2024-2029, H. Zainal Arifin disebut tidak pernah menerima audiensi dari mahasiswa Unija.
Sejak terpilih sebagai Ketua DPRD Sumenep periode 2024-2029, H. Zainal Arifin disebut tidak pernah menerima audiensi dari mahasiswa Unija.
"Kami datang atas nama rakyat, membawa permasalahan yang sedang terjadi di tengah masyarakat Sumenep. Tapi Ketua DPRD seperti tidak peduli akan itu," seru salah satu orator dengan suara lantang.
Selain itu, orator juga menilai bahwa Ketua DPRD Sumenep saat ini belum siap mengemban tugasnya.
Selain itu, orator juga menilai bahwa Ketua DPRD Sumenep saat ini belum siap mengemban tugasnya.
"Ketua DPRD sekarang ini prematur. Tidak siap menjadi ketua, tapi memaksakan diri," tambahnya.
Oleh karena itu, dalam orasinya, ia menyerukan agar Ketua DPRD segera mundur dari jabatannya karena dianggap tidak layak.
Di tengah aksi unjuk rasa, seorang peserta yang mengenakan pakaian serba hitam terdengar berkomentar pelan, "Ini adalah kerugian bagi PDI Perjuangan. Bagaimana bisa mengawal ideologi dan kepentingan partai jika kualitas Ketua DPRD seperti ini?" Komentar tersebut langsung disambut oleh rekannya yang berada di sampingnya, "Jangan-jangan kualitas wakil rakyat dari PDI Perjuangan memang seperti H. Zainal semua."
Dalam aksi tersebut, mahasiswa BEM Unija membawa empat tuntutan utama:
Hingga aksi selesai, tidak ada perwakilan dari DPRD Sumenep yang menemui mahasiswa, sehingga situasi semakin memanas.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa BEM Unija membawa empat tuntutan utama:
- Ketua DPRD Sumenep diminta turun dari jabatannya jika tidak mampu menemui mahasiswa.
- Mendesak agar pemangkasan dan pengalokasian APBD dilakukan secara terbuka dan segera disahkan
- Mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset agar negara tidak terus mengalami kerugian.
- Menolak RUU TNI yang diduga akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.
Para mahasiswa berjanji akan terus mengawal tuntutan mereka hingga mendapatkan respons yang jelas dari pihak terkait.
(*)
