blogsia.eu.org - Sumenep – Permasalahan banjir di Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, terus berulang setiap tahun.
Namun, upaya penanganan masih jauh dari kata maksimal akibat minimnya anggaran.
Dinas PUTR Sumenep sebelumnya mengajukan dana sebesar Rp 8 miliar untuk penanggulangan banjir di sekitar Puskesmas Pragaan dan Pesantren Al-Amien Prenduan. Sayangnya, yang disetujui hanya Rp 200 juta.
Kepala Bidang Air Minum dan PLP Dinas PUTR Sumenep, Dedi Falahudin, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan bantuan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak Desember 2024.
Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan dana tambahan akan dikucurkan.
“Pengajuan sudah dikirim, tetapi kami tidak bisa memastikan kapan akan mendapatkan respons dari pemerintah pusat,” ujar Dedi, Rabu (12/3/2025).
Menurutnya, penyebab utama banjir di Pragaan adalah penyempitan saluran air di muara yang mengarah ke laut, sehingga aliran air terhambat.
Berdasarkan kajian teknis, dibutuhkan dana Rp 8 miliar untuk menangani permasalahan ini secara menyeluruh.
Dinas PUTR Sumenep sebelumnya mengajukan dana sebesar Rp 8 miliar untuk penanggulangan banjir di sekitar Puskesmas Pragaan dan Pesantren Al-Amien Prenduan. Sayangnya, yang disetujui hanya Rp 200 juta.
Kepala Bidang Air Minum dan PLP Dinas PUTR Sumenep, Dedi Falahudin, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan bantuan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak Desember 2024.
Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan dana tambahan akan dikucurkan.
“Pengajuan sudah dikirim, tetapi kami tidak bisa memastikan kapan akan mendapatkan respons dari pemerintah pusat,” ujar Dedi, Rabu (12/3/2025).
Menurutnya, penyebab utama banjir di Pragaan adalah penyempitan saluran air di muara yang mengarah ke laut, sehingga aliran air terhambat.
Berdasarkan kajian teknis, dibutuhkan dana Rp 8 miliar untuk menangani permasalahan ini secara menyeluruh.
Namun, dengan anggaran yang tersedia saat ini hanya Rp 200 juta, upaya penanganan banjir diperkirakan masih belum optimal.
Pemerintah daerah pun didesak untuk mencari solusi lain guna mengatasi persoalan tahunan ini.
700 Juta untuk Sarung dan Mukena
Di tengah keterbatasan anggaran untuk menangani banjir, Pemerintah Kabupaten Sumenep justru menyiapkan Rp 700 juta untuk program bagi-bagi sarung dan mukena kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka Ramadhan 1446 Hijriah.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Sumenep, Kamiluddin, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut berasal dari APBD 2025 dan jumlahnya sama seperti tahun sebelumnya. Namun, kali ini jumlah penerima mengalami perubahan.
“Anggarannya sekitar Rp 700 juta dari APBD Sumenep 2025. Besarannya sama seperti tahun lalu, hanya berbeda pada jumlah penerima dan item yang diberikan,” kata Kamiluddin, Jumat (7/2/2025).
Tahun ini, sekitar 800 tokoh agama dan tokoh masyarakat akan menerima bantuan berupa sarung dan mukena. Sementara pada 2024, para penerima mendapatkan tambahan baju dalam paket bantuan tersebut.
Pemerintah daerah pun didesak untuk mencari solusi lain guna mengatasi persoalan tahunan ini.
700 Juta untuk Sarung dan Mukena
Di tengah keterbatasan anggaran untuk menangani banjir, Pemerintah Kabupaten Sumenep justru menyiapkan Rp 700 juta untuk program bagi-bagi sarung dan mukena kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka Ramadhan 1446 Hijriah.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Sumenep, Kamiluddin, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut berasal dari APBD 2025 dan jumlahnya sama seperti tahun sebelumnya. Namun, kali ini jumlah penerima mengalami perubahan.
“Anggarannya sekitar Rp 700 juta dari APBD Sumenep 2025. Besarannya sama seperti tahun lalu, hanya berbeda pada jumlah penerima dan item yang diberikan,” kata Kamiluddin, Jumat (7/2/2025).
Tahun ini, sekitar 800 tokoh agama dan tokoh masyarakat akan menerima bantuan berupa sarung dan mukena. Sementara pada 2024, para penerima mendapatkan tambahan baju dalam paket bantuan tersebut.
Program ini akan disalurkan dalam kegiatan silaturahmi dan tausiah yang menyasar guru ngaji, kiai pesantren, serta tokoh NU dan Muhammadiyah.
Saat ini, pemerintah masih dalam tahap pendataan penerima, yang terus dikonsultasikan dengan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.
“Kami masih berkoordinasi untuk kemungkinan penambahan penerima dalam program ini,” tambah Kamiluddin.
Meski program ini bersifat rutin setiap Ramadhan, anggarannya tetap aman dan tidak terdampak efisiensi, sebab pagu dana yang dialokasikan tidak jauh berbeda setiap tahunnya.
Sementara itu, minimnya anggaran untuk penanggulangan banjir Pragaan masih menjadi sorotan.
Saat ini, pemerintah masih dalam tahap pendataan penerima, yang terus dikonsultasikan dengan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.
“Kami masih berkoordinasi untuk kemungkinan penambahan penerima dalam program ini,” tambah Kamiluddin.
Meski program ini bersifat rutin setiap Ramadhan, anggarannya tetap aman dan tidak terdampak efisiensi, sebab pagu dana yang dialokasikan tidak jauh berbeda setiap tahunnya.
Sementara itu, minimnya anggaran untuk penanggulangan banjir Pragaan masih menjadi sorotan.
Masyarakat berharap agar pemerintah daerah bisa lebih memprioritaskan kebutuhan infrastruktur yang mendesak, mengingat banjir terus menjadi ancaman tahunan bagi warga setempat.
(*)
