blogsia.eu.org - SUMENEP – DPRD Sumenep terus memperketat pengawasannya terhadap kinerja badan usaha milik daerah.
Terdapat tiga BUMD yang menjadi sorotan DPRD Sumenep karena dinilai belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan kalah bersaing dengan swasta.
Sorotan itu datang dari Juhari, anggota Komisi II DPRD Sumenep dari Fraksi PPP, yang menyampaikan keprihatinannya atas performa PD Sumekar, PT Wira Usaha Sumekar (WUS), dan PT Sumekar Line.
Menuruntnya, ketiganya dianggap belum menunjukkan kinerja maksimal meski sudah lama beroperasi.
“Ketiga BUMD ini belum bisa bersaing secara sehat dengan swasta. Kontribusinya ke PAD pun minim,” ujar Juhari, Selasa (8/4/2025), seperti dilansir dari blo-a.com.
Juhari secara khusus menyoroti PT WUS yang mengelola beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Menurutnya, SPBU milik perusahaan daerah ini belum menghasilkan keuntungan yang sepadan dengan pengeluarannya.
“SPBU itu terlihat tidak maksimal. Pendapatan kecil, pengeluaran besar, bahkan keuangannya tidak sehat. Ini layak dievaluasi,” katanya.
PD Sumekar juga tak luput dari kritik. Juhari menyebut unit usaha milik BUMD ini, seperti apotek, masih kalah saing dengan apotek swasta.
“Usaha apotek milik Pemkab kalah dengan Apotek Prima. Kalau tidak ada pembenahan, ya akan tetap tertinggal,” lanjutnya.
Sementara itu, terkait PT Sumekar Line yang melayani transportasi laut antar kepulauan, Juhari menekankan pentingnya pelayanan yang optimal dan harga tiket yang wajar.
Ia mengingatkan bahwa subsidi dari pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan untuk membantu masyarakat.
“Tiket harus lebih murah karena sudah disubsidi. Jangan sampai sudah disubsidi tapi tetap mahal dan tidak memberikan manfaat balik untuk daerah,” tegasnya.
Atas kondisi ini, Juhari mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, jika tidak ada perubahan signifikan, maka lebih baik BUMD yang tidak produktif ditutup.
“Kalau tidak ada keseriusan untuk berbenah, lebih baik ditutup saja. Jangan hanya jadi beban anggaran,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengakui masih adanya kekurangan pada tata kelola dan sumber daya manusia di ketiga BUMD tersebut.
“Tata kelola dan SDM masih perlu ditingkatkan agar pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Pemkab secara rutin melakukan pembinaan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) setiap tiga bulan, serta audit dari pihak eksternal maupun internal.
“Kami terus mendorong agar BUMD ini bisa berkembang dan memberi kontribusi nyata untuk daerah,” tambah Dadang.
Sebagai informasi, Pemkab Sumenep memiliki lima BUMD aktif, yakni BPRS Bhakti Sumekar, Perumda Sumenep, PD Sumekar, PT Wira Usaha Sumekar (WUS), dan PT Sumekar Line.
Dari kelima BUMD tersebut, hanya BPRS Bhakti Sumekar dan Perumda Sumenep yang dinilai stabil dalam menyumbangkan PAD.
Sementara tiga lainnya masih menghadapi tantangan besar dalam menjalankan usahanya secara efektif.
(*)
