blogsia.eu.org - Ketua Banggar DPR RI menyerukan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah strategis guna mengurangi dampak ekonomi dari kebijakan perdagangan internasional yang diterapkan Donald Trump.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah pengenaan tarif impor terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang berpotensi menekan perekonomian nasional.
Menurut Ketua Banggar DPR RI, kebijakan proteksionis tersebut dapat memperburuk situasi ekonomi domestik, apalagi di tengah kondisi daya beli masyarakat yang melemah dan volatilitas pasar saham yang tinggi.
Oleh karena itu, pemerintah diminta aktif mengambil peran dalam forum perdagangan global seperti World Trade Organization (WTO).
“Kita harus mengingat kembali tujuan dibentuknya WTO, yakni untuk menciptakan perdagangan global yang adil, non-diskriminatif, transparan, serta menjadi wadah penyelesaian sengketa dagang internasional,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa Indonesia perlu memimpin inisiatif untuk mendorong perdagangan bebas yang berkelanjutan dan tidak semata-mata menguntungkan negara adidaya.
Pemerintah juga disarankan untuk lebih aktif menjaga keberlangsungan produk ekspor Indonesia di pasar global serta memperluas jangkauan ke pasar baru yang potensial.
“Jika tarif membuat harga produk ekspor kita menjadi tidak kompetitif, maka perlu strategi untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan,” ungkapnya.
Selain itu, Said juga mendorong pelaksanaan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri, guna memperkuat cadangan devisa.
Menurut Ketua Banggar DPR RI, kebijakan proteksionis tersebut dapat memperburuk situasi ekonomi domestik, apalagi di tengah kondisi daya beli masyarakat yang melemah dan volatilitas pasar saham yang tinggi.
Oleh karena itu, pemerintah diminta aktif mengambil peran dalam forum perdagangan global seperti World Trade Organization (WTO).
“Kita harus mengingat kembali tujuan dibentuknya WTO, yakni untuk menciptakan perdagangan global yang adil, non-diskriminatif, transparan, serta menjadi wadah penyelesaian sengketa dagang internasional,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa Indonesia perlu memimpin inisiatif untuk mendorong perdagangan bebas yang berkelanjutan dan tidak semata-mata menguntungkan negara adidaya.
Pemerintah juga disarankan untuk lebih aktif menjaga keberlangsungan produk ekspor Indonesia di pasar global serta memperluas jangkauan ke pasar baru yang potensial.
“Jika tarif membuat harga produk ekspor kita menjadi tidak kompetitif, maka perlu strategi untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan,” ungkapnya.
Selain itu, Said juga mendorong pelaksanaan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri, guna memperkuat cadangan devisa.
Ia mengingatkan agar para pelaku ekspor mematuhi aturan tersebut. Pemerintah juga diminta untuk memperkuat kebijakan lindung nilai (hedging) untuk meminimalisasi risiko nilai tukar bagi para importir.
Dalam menghadapi dominasi dolar AS dalam transaksi internasional, ia menyarankan agar Indonesia memperluas skema kerja sama pertukaran mata uang (bilateral currency swap) dengan negara mitra dagang strategis. Langkah ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika dalam pembayaran internasional.
Tak hanya itu, Said mendorong pemerintah untuk menyiapkan serangkaian kebijakan kontra-siklus di sektor fiskal.
Dalam menghadapi dominasi dolar AS dalam transaksi internasional, ia menyarankan agar Indonesia memperluas skema kerja sama pertukaran mata uang (bilateral currency swap) dengan negara mitra dagang strategis. Langkah ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika dalam pembayaran internasional.
Tak hanya itu, Said mendorong pemerintah untuk menyiapkan serangkaian kebijakan kontra-siklus di sektor fiskal.
Tujuannya agar dunia usaha tetap bisa bertahan di tengah gejolak ekonomi global, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kesehatan fiskal negara.
Ia juga menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur pasar saham dan keuangan, agar menjadi lebih inklusif dan menarik bagi investor asing.
Ia juga menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur pasar saham dan keuangan, agar menjadi lebih inklusif dan menarik bagi investor asing.
Transparansi informasi serta komunikasi publik yang akurat dan terpercaya pun dinilai sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha.
“Pemerintah harus membangun komunikasi publik yang dialogis dan bisa dipercaya, agar para pelaku pasar memiliki sumber informasi yang dapat diandalkan,” pungkasnya.
“Pemerintah harus membangun komunikasi publik yang dialogis dan bisa dipercaya, agar para pelaku pasar memiliki sumber informasi yang dapat diandalkan,” pungkasnya.
(*)
